Musri Putri Rahayu, 3221073 (2025) Analisis Peran Pemerintah dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pasar Bawah, Kota Bukittinggi). Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
|
Text
Musri Putri Rahayu 3221073 cover.pdf Download (233kB) |
|
|
Text
Musri Putri Rahayu 3221073 abstrak.pdf Download (185kB) |
|
|
Text
Musri Putri Rahayu 3221073 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengupayakan regulasi melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun dalam pelaksanaannya khususnya di Pasar Bawah, banyak persoalan yang belum tertangani dengan optimal. Pasar Bawah di Kota Bukittinggi masih terdapat permasalahan, terdapat kios/los yang kosong dan hanya beberapa kios yang digunakan untuk berjualan, beberapa pedagang yang berjualan tidak sesuai dengan aturan dan tempat nya, banyak pedagang yang berjualan di bahu jalan pada hari pekan dan tidak adanya tempat sampah pada toko, kios/los yang tersedia. Tujuan penelitian ini untuk mengeahui dan menjelaskan bagaimana Peran Pemerintah dalam Penataan Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Pasar Bawah, Kota Bukittinggi). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan penataan Pasar Bawah sudah disusun dengan cukup baik tetapi pelaksanaannya masih belum optimal, karena terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan realita. Penataan pasar belum beraturan akibat pedagang yang enggan berjualan di dalam pasar dan pembeli yang lebih memilih pedagang kaki lima karena akses lebih mudah. Sementara itu, pengawasan dalam penataan Pasar Bawah belum maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya pedagang di luar area pasar, lemahnya pengawasan rutin, serta meningkatnya tindak kejahatan yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengunjung. Pemberdayaan pasar juga belum berjalan optimal karena ketidakjelasan penggunaan dana, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya komunikasi antara pengelola dan pedagang yang menyebabkan ketidakpuasan dan hilangnya kepercayaan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah memiliki peran penting tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Prinsip ekonomi Islam mencakup Ar-Ridha, Kejujuran, Persaingan Sehat dan Keterbukaan serta Keadilan menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat.
| Item Type: | Skripsi/Thesis/Disertasi (Sarjana) |
|---|---|
| Keywords: | Peran Pemerintah, Penataan Pasar, Perspektif Ekonomi Islam |
| Subjects: | J Ilmu Politik > JS Local government Municipal government B Filosofi. Psikologi. Agama > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc > BP173.75 Ekonomi Islam H Ilmu Sosial > HF Perdagangan > HF5469.7 Pasar |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam |
| Depositing User: | Mrs - Savira Suaida |
| Date Deposited: | 12 Dec 2025 09:05 |
| Last Modified: | 12 Dec 2025 09:05 |
| URI: | http://repository.uinbukittinggi.ac.id/id/eprint/1255 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

