Penetapan Abdurahman Wahid sebagai Presiden di Lihat dari Perspektif Siyasah Syar'iyah

Lafitri Fadilah, 1321043 (2025) Penetapan Abdurahman Wahid sebagai Presiden di Lihat dari Perspektif Siyasah Syar'iyah. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Lafitri Fadilah 1321043 cover.pdf Download (110kB)
	Text Lafitri Fadilah 1321043 abstrak.pdf Download (140kB)
	Text Lafitri Fadilah 1321043 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penetapan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden Indonesia tahun 1999 terjadi pada masa transisi partai politik pasca-Orde Baru. Dalam perpektif siyasah syar’iyah, seorang pemimpin idealnya harus memiliki keadilan, kapasitas intelektual, legitimasi rakyat dan kesehatan fisik. Meskipun memiliki keterbatasan penglihatan, Gus Dur tetap diangkat sebagai presiden serta didukung oleh MPR. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme penetapan dan persyaratan kepala negara menurut siyasah syar’iyah dan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan obyektif mengenai penetapan Abdurrahman Wahid sebagai presiden dilihat dari perspektif siyasah syar’iyah. Metode penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kualitatif dalam tulisan ini peneliti menggunakan studi pustaka atau menggali data dari library research. Data utama yang digunakan adalah literatur-literatur yang dapat dikelompokkan kepada bahan kepustakaan. Data dikumpulkan melalui telaah literatur terhadap kitab-kitab klasik, seperti Al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya Al-Mawardi serta sumber-sumber sejarah kontemporer Indonesia. Hasil penelitian dapat ditemukan bahwa, 1) mekanisme penetapan kepala negara menurut siyasah syar’iyah dapat ditempuh melalui 5 cara yaitu, a) bai'at oleh ahl al-hall wa al-‘aqd, b) penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya, c) persetujuan umat, d) pengambil alihan kekuasaan yang berujung pada stabilitas dan keadilan (al-taghallub), dan e) pemilihan umum sebagai bentuk syura modern, 2) penetapan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4 dilakukan melalui mekanisme konstitusional oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada sidang umum MPR tahun 1999. Pemilihan Gus Dur dapat dikategorikan sebagai praktik modern dari konsep ahl al-‘aqd, karena MPR saat itu merupakan representasi rakyat dan daerah secara de jure memiliki hubungan konstitusional. Gus Dur tetap diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia meskipun dalam kondisi mengalami cacat fisik (gangguan penglihatan), hal ini dikarenakan beberapa faktor politik, intelektual, legitimasi moral, dan dukungan koalisi partai politik saat itu.

Item Type:	Skripsi/Thesis/Disertasi (Sarjana)
Keywords:	Abdurahman Wahid, Penetapan Presiden
Subjects:	K Hukum > KBP Hukum Islam > KBP2500 Hukum Tata Negara, Siyasah
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Mrs - Savira Suaida
Date Deposited:	08 Jan 2026 02:23
Last Modified:	08 Jan 2026 02:23
URI:	http://repository.uinbukittinggi.ac.id/id/eprint/1431

Actions (login required)

View Item