Sanksi Tulou pada Masyarakat Mentawai dalam Kasus Pelecehan Seksual menurut Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Positif

Hidayatul Azizah, 10120038 (2024) Sanksi Tulou pada Masyarakat Mentawai dalam Kasus Pelecehan Seksual menurut Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Positif. Magister thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Hidayatul Azizah 10120038 cover.pdf Download (94kB)
	Text Hidayatul Azizah 10120038 abstrak.pdf Download (549kB)
	Text Hidayatul Azizah 10120038 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Adapun maksud dari penelitian ini menggambarkan analisis sistem efektifitas penerapan sanksi tulou dalam kasus pelecehan seksual di Kecamatan Siberut Barat Daya serta bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dari pelecehan seksual dalam penerapan sanksi tulou. Kejahatan (moral offences) dan pelecehan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran kesusilaan yang bukan hanya masalah hukum nasional suatu negara, namun merupakan suatu permasalahan hukum semua negara di dunia dalam artian merupakan masalah global yang sangat meresahkan. Dalam hukum islam tindak pidana pelecehan seksual belum diatur secara eksplisit dalam al-Alqur‟an dan hadis, ketentuan mengenai pelecehan seksual masih menjadi ijtihad para ulama. Sedangkan didalam KUHP tidak dikenal istilah pelecehan seksual melainkan pencabulan. Istilah pencabulan dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan yang keji dan semuanya dalam lingkup nafsu berahi kelamin. Tulou adalah sanksi adat dalam bentuk denda yang merupakan sebuah mekanisme hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Mentawai dan sudah eksis secara turun temurun, dibangun dengan niat yang baik, sabagai kontrol sosial bagi pelaku tindak pidana, serta hak pemulihan bagi korban yang dalam hukum positif disebut dengan hak restitusi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang mempelajari fenomena dalam lingkunagn alamiah, bersifat deskriptif analisis, dilakukan melalui pendekatan yuridis normative di kec Siberut Barat Daya Kepulauan Mentawai. Informan dalam penelitian ini perangkat desa, tokoh adat, serta masyarakat setempat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa keberadaan tulou tidak hanya sebagai sanksi ataupun sebagai reaksi atas pelanggaran, melainkan juga untuk mengembalikan keseimbangan tatanan masyarakat. Hal ini juga menjadi sebuah pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pada pelaku pelanggaran di desa Pasakiat Taileleou. Tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum Islam masuk dalam kategori jarimah ta‟zir karena berkaitan dengan kehormatan, selain itu juga memang belum adanya klasifikasi sanksi bagi pelaku pelecehan seksual secara spesifik. Pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. Dalam hukum positif semua perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan telah ditetepkan dalam hukum pidana. Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi beberapa unsur, yaitu Perbuatan yang dilarang, pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana yang diancam terhadap pelanggaran larangan tersebut. Dengan demikian pelecehan seksual masuk dalam perbuatan yang dilarang, dilakukan oleh seseorang dan diancam dengan hukuman tertentu.

Item Type:	Skripsi/Thesis/Disertasi (Magister)
Keywords:	Sanksi Tulou, Pelecehan Seksual, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Positif
Subjects:	H Ilmu Sosial > HV Social pathology. Social and public welfare K Hukum > KBP Hukum Islam > KBP1-4860 Hukum Islam. Syariah. Fiqih
Divisions:	Pascasarjana > Hukum Islam S2
Depositing User:	Mrs - Savira Suaida
Date Deposited:	12 Feb 2026 03:04
Last Modified:	12 Feb 2026 03:04
URI:	http://repository.uinbukittinggi.ac.id/id/eprint/1624

Actions (login required)

View Item