Kewajiban Membayar Denda dalam Adat Perkawinan Semarga di Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman dalam Tinjauan Hukum Islam

Andriadi Saputra Nasution, 1121016 (2025) Kewajiban Membayar Denda dalam Adat Perkawinan Semarga di Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman dalam Tinjauan Hukum Islam. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Andriadi Saputra Nasution 1121016 cover.pdf Download (115kB)
	Text Andriadi Saputra Nasution 1121016 abstrak.pdf Download (180kB)
	Text Andriadi Saputra Nasution 1121016 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah adanya sebuah adat perkawinan atau kebiasaan masyarakar di Desa Sukadamai, Nagari Panti Utara yaitu Praktek Membayar Denda yang wajib dibayar oleh pihak pengantin laki-laki dan perempuan sebab telah melakukan pelanggaran hukum adat perkawinan semarga dimana sebelum melakukan perkawinan diadakan acara Makkobar Adat (sidang adat). Apabila perkawinan semarga ini terjadi maka ada sanksi secara adat yang perlu dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan yaitu membayar denda sejumlah uang yang dapat dihasilkan dan ditentukan Besaran uang yang akan di bayar pada saat Makkobar Adat (Sidang Adat). Sanksi adat yang telah berlaku pada masyarakat adat di Desa Sukadamai ini minimal membayar denda satu ekor kambing dan maksimal membayar denda satu ekor sapi (diuangkan). Oleh karenanya penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana praktek membayar denda ini, serta melihat bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang persoalan ini. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian skripsi ini di Desa Sukadamai, Nagari Panti Utara, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Sumber data skripsi ini ada yang bersifat primer yang diperoleh dari Alim Ulama, Hatobangon, dan Kepala Kampung, ada juga sumber data yang bersifat sekunder yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, dokumen-dokumen dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan ini. Data-data diperoleh oleh penulis dengan metode wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama bahwa praktek membayar denda itu wajib dibayar kepada para tokoh masyarakat seperti Tokoh Adat, Hatobangon sebelum perkawinan dilangsungkan, para pelanggar adat yang hendak melakukan perkawinan dikenai sanksi adat berupa satu ekor kambing atau satu ekor sapi atau dalam bentuk uang sesuai hasil kesepakatan dalam acara Makkobar Adat, kemudian yang kedua Tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban membayar denda dalam adat perkawinan semarga ini adalah diperbolehkan selama tidak memberatkan kepada pihak pelanggar dan tidak ada larangan dalam Nash Al-Qur’an maupun hadis. Adat tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat adat Desa Sukadamai yang melanggar hukum adat perkawinan semarga, adat tersebut telah berlaku secara turun-temurun sampai sekarang ini, adat ini tidak bertentangan dan tidak melanggar dalil syara’. Sanksi Adat yang berlaku di dalam masyarakat Desa Sukadamai terhadap pelanggar adat Perkawinan Semarga itu memang sudah terjadi dan kesepakatan para tokoh adat dan hal inilah adat yang menjadi landasan bagi para Tokoh Adat dan masyarakat setempat untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi pelanggar adat.

Item Type:	Skripsi/Thesis/Disertasi (Sarjana)
Keywords:	Kewajiban Membayar Denda, Perkawinan Semarga, Tinjauan Hukum Islam
Subjects:	B Filosofi. Psikologi. Agama > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc G Geografi, Antropologi. Rekreasi > GN Anthropology K Hukum > K Hukum (Umum). Yurisprudensi
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam
Depositing User:	Mrs - Savira Suaida
Date Deposited:	02 Oct 2025 02:54
Last Modified:	02 Oct 2025 02:54
URI:	http://repository.uinbukittinggi.ac.id/id/eprint/480

Actions (login required)

View Item