Potensi Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kesejahteraan Daerah di Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Siyasah Idariyah

Fadila Azhari, 1321079 (2025) Potensi Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kesejahteraan Daerah di Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Siyasah Idariyah. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Fadila Azhari 1321079 cover.pdf Download (392kB)
	Text Fadila Azhari 1321079 abstrak.pdf Download (401kB)
	Text Fadila Azhari 1321079 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis Kabupaten Agam yang luas dengan pusat pemerintahan di Lubuk Basung, sehingga menimbulkan kesenjangan pelayanan publik, terutama bagi masyarakat di wilayah timur. Wacana pemekaran hadir sebagai upaya mendekatkan pelayanan pemerintahan dan mempercepat pembangunan, namun di sisi lain juga memunculkan pro-kontra terkait kesiapan daerah, aspek regulasi, hingga keterbatasan anggaran dalam mewujudkan daerah otonomi baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan daerah dan menilainya dari sudut pandang fiqh siyasah idariyah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja potensi dampak pemekaran wilayah Kabupaten Agam terhadap kesejahteraan masyarakat? (2) Bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemekaran wilayah? (3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah idariyah terhadap wacana pemekaran ini? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap DPRD, Bappeda, Camat, Dinas PUPR, tokoh agama, masyarakat serta observasi langsung dan pengecekan dokumen perencanaan daerah. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menilai potensi manfaat, kesiapan administratif, serta hambatan implementasi dari aspek syar’i dan teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran berpotensi memberikan dampak positif, antara lain memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan akses layanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Namun, pemekaran juga memiliki dampak negatif yang perlu diantisipasi, seperti beban fiskal yang berat, keterbatasan sumber daya manusia, risiko konflik kepentingan politik, serta ketidakpastian akibat moratorium nasional. Dalam perspektif fiqh siyasah idariyah, kebijakan pemekaran diperbolehkan selama memenuhi prinsip kemaslahatan (maslahah), keadilan sosial (‘adl), dan efisiensi pemerintahan (husn al-tadbir), serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat (syura). Dengan perencanaan yang matang dan kesiapan menyeluruh, pemekaran diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Agam secara adil dan berkelanjutan, tanpa menimbulkan mudarat baru.

Item Type:	Skripsi/Thesis/Disertasi (Sarjana)
Keywords:	Pemekaran Wilayah, Kesejahteraan Daerah, Fiqh Siyasah Idariyah, Maslahah, Kabupaten Agam.
Subjects:	H Ilmu Sosial > HC Economic History and Conditions H Ilmu Sosial > HD Industri. Pemanfaatan lahan. Tenaga kerja
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Mrs - Savira Suaida
Date Deposited:	05 Nov 2025 08:36
Last Modified:	05 Nov 2025 08:36
URI:	http://repository.uinbukittinggi.ac.id/id/eprint/672

Actions (login required)

View Item