Implementasi Kebijakan Pelabelan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfiziyah (Studi Kasus Nagari Bahagia Padang Gelugur Pasaman Timur)

Ade Yulia Rahmi, 1322022 (2026) Implementasi Kebijakan Pelabelan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfiziyah (Studi Kasus Nagari Bahagia Padang Gelugur Pasaman Timur). Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Ade Yulia Rahmi 1322022 cover.pdf Download (163kB)
	Text Ade Yulia Rahmi 1322022 abstrak.pdf Download (236kB)
	Text Ade Yulia Rahmi 1322022 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan pelabelan rumah bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima, meningkatkan transparansi data penerima bantuan, serta mendorong masyarakat yang kondisi ekonominya telah membaik agar mengundurkan diri secara sukarela dari kepesertaan PKH. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan pelabelan menimbulkan berbagai tanggapan karena dinilai memengaruhi kondisi sosial dan psikologis penerima bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelabelan KPM PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 serta meninjau kebijakan tersebut dari perspektif fiqh siyasah tanfiziyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari pihak Dinas Sosial, pendamping PKH, tokoh masyarakat, pemerintah nagari, dan masyarakat penerima manfaat PKH di Nagari Bahagia Padang Gelugur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelabelan KPM PKH telah dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan sosial dan transparansi guna memastikan bantuan sosial diberikan secara tepat sasaran. Pelabelan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi data penerima manfaat yang bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta disesuaikan dengan kondisi masyarakat di lapangan. Kebijakan ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya pengawasan sosial masyarakat dan mendorong penerima manfaat yang telah mampu melakukan graduasi mandiri. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif berupa rasa malu, canggung, dan stigma sosial bagi sebagian penerima manfaat. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah tanfiziyah, kebijakan pelabelan PKH dapat dibenarkan karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat, menjaga ketepatan sasaran bantuan, serta menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, nilai kemanusiaan, dan menjaga martabat penerima bantuan agar tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

Actions (login required)

View Item