Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengatasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Ditinjau dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus: Kenagarian Sungai Abu Kecematan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok)

Rahmilatul Qamariah, 1322056 (2026) Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengatasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Ditinjau dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus: Kenagarian Sungai Abu Kecematan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok). Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Rahmilatul Qamariah 1322056 cover.pdf Download (100kB)
	Text Rahmilatul Qamariah 1322056 abstrak.pdf Download (148kB)
	Text Rahmilatul Qamariah 1322056 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini ditulis berangkat dari fenomena maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kenagarian Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Aktivitas PETI masih terus berlangsung karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat, tingginya harga emas, sulitnya memperoleh pekerjaan alternatif, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak hukum dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kenagarian Sungai Abu serta bagaimana tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap pelaksanaan peran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan desain deskriptif dan kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis dan empiris serta modelnya studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Kepala Jorong, Kepolisian Sektor Hiliran Gumanti, tokoh masyarakat, serta masyarakat Kenagarian Sungai Abu. Berdasarkan hasil penelitian, pertama, peran pemerintah dalam mengatasi PETI telah dilakukan melalui upaya regulasi, sosialisasi, pengawasan, dan mendorong legalisasi, dan penindakan atau penegakan hukum dengan aparat penegak hukum, serta pemberian imbauan kepada masyarakat agar menghentikan kegiatan pertambangan tanpa izin. Akan tetapi, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena terkendala keterbatasan kewenangan pemerintah nagari, lokasi pertambangan yang sulit dijangkau, serta tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas PETI. Masyarakat turut berperan dalam mmberikan informasi, berperan dalam mewujudkan ketertiban dan kepatuhan terhadap hukum, namun sebagian masyarakat masih tetap melakukan aktivitas PETI karena alasan ekonomi dan belum tersedianya sumber mata pencaharian alternatif yang memadai. Kedua, ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan (ulil amri) berkewajiban mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, masyarakat berkewajiban menaati kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat dan tujuan kemaslahatan sebagaimana prinsip Siyasah Tanfidziyah dapat terwujud.

Actions (login required)

View Item