Pelaksanaan Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Ditinjau Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Rika Aprianda, 1322102 (2026) Pelaksanaan Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Ditinjau Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Rika Aprianda 1322102 cover.pdf Download (19kB)
	Text Rika Aprianda 1322102 abstrak.pdf Download (118kB)
	Text Rika Aprianda 1322102 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya kendaraan wajib uji yang belum melakukan uji berkala secara tepat waktu, serta adanya kendaraan yang belum memenuhi persyaratan Teknik dan laik jalan namun tetap beroperasi di jalan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sistem pengujian kendaraan bermotor pada unit pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor Dinas perhubungan Kabupaten Bengkalis menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 dan bagaimana pandangan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap sistem pengujian kendaraan bermotor pada unit pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Sitem Pengujian Kendaraan Bermotor Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Ditinjau Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Penelitian merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis kendaraan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan. Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan uji berkala, faktor ekonomi pemilik kendaraan, keterbatasan petugas penguji, serta luasnya wilayah pengawasan sehingga masih ditemukan kendaraan yang belum memenuhi kewajiban uji berkala tetapi tetap beroperasi di jalan umum. Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan sistem pengujian kendaraan bermotor pada dasarnya telah mencerminkan prinsip amanah, karena pemerintah melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, prinsip keadilan, karena seluruh kendaraan wajib uji diperlakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang sama tanpa membedakan pemilik kendaraan, prinsip tanggung jawab, karena Dinas Perhubungan memiliki kewajiban menjamin kendaraan yang beroperasi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, prinsip ketaatan kepada ulil amri, karena kewajiban uji berkala merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah demi kepentingan umum, serta prinsip kemaslahatan, karena pelaksanaan pengujian bertujuan melindungi keselamatan jiwa, mengurangi risiko kecelakaan, dan mewujudkan ketertiban lalu lintas. Meskipun demikian, belum optimalnya kepatuhan masyarakat dan pengawasan menunjukan bahwa implementasi kelima prinsip tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan sosialisasi kepada masyarakat agar tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat tercapai secara optimal.

Actions (login required)

View Item