Eksistensi Surat Izin Menikah dari Mamak Kepala Kaum Perspektif Kafaah dan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Studi di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)

Nisa Auliya, 1122120 (2026) Eksistensi Surat Izin Menikah dari Mamak Kepala Kaum Perspektif Kafaah dan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Studi di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam). Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Nisa Auliya 1122120 cover.pdf Download (285kB)
	Text Nisa Auliya 1122120 abstrak.pdf Download (531kB)
	Text Nisa Auliya 1122120 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Praktik pemberian surat izin menikah dari mamak kepala kaum merupakan prosedur adat Minangkabau yang tetap eksis di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Dimana sebelum kemenakan melangsungkan perkawinan, persetujuan wajib diperoleh dari mamak kepala kaum melalui surat izin menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana eksistensi surat izin menikah dari mamak kepala kaum dalam praktek masyarakat Nagari Pakan Sinayan serta kedudukan surat izin menikah dari mamak kepala kaum menurut konsep kafa`ah dan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Penelitian lapangan ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan paradigma normatif-yuridis. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan tokoh adat di Nagari Pakan Sinayan, tokoh ulama setempat dan kepala Kantor Urusan Agama Banuhampu, serta masyarakat yang pernah mengurus surat izin menikah dari mamak kepala kaum, sedangkan untuk sumber sekunder bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum perkawinan Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dikombinasikan dengan analisis normatif terhadap ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa: Pertama, eksistensi surat izin menikah dari mamak kepala kaum di Nagari Pakan Sinayan berlandaskan Peraturan Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan Tahun 2004, yang mewajibkan persetujuan tersebut sebagai syarat mutlak pranikah berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan pengawasan untuk menjaga nasab agar kejelasan garis keturunan tetap terjaga sesuai sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Kedua, dalam perspektif kafa`ah, surat izin menikah dari mamak kepala kaum merepresentasikan implementasi prinsip kesepadanan, menjamin keselarasan adat dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam. Praktik ini selaras dengan konsep kafa`ah dan hukum perkawinan Islam di Indonesia serta diakui sebagai kearifan lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Surat izin menikah dari mamak kepala kaum merupakan kearifan lokal yang esensial dalam menjaga integrasi perkawinan Minangkabau, selaras dengan kafa`ah Islam dan regulasi nasional.

Actions (login required)

View Item