Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan SDGS Desa (Studi Kasus Nagari Lansat Kadap Kabupaten Pasaman)

Gita Cahayu, 3422174 (2026) Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan SDGS Desa (Studi Kasus Nagari Lansat Kadap Kabupaten Pasaman). Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Gita Cahayu 3422174 cover.pdf Download (29kB)
	Text Gita Cahayu 3422174 abstrak.pdf Download (156kB)
	Text Gita Cahayu 3422174 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta kaitannya dengan upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa di Nagari Lansat Kadap, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman. Penelitian dilatarbelakangi oleh fenomena selisih angka realisasi anggaran yang tidak wajar pada tahun 2021–2024, minimnya akses masyarakat terhadap informasi keuangan nagari, serta adanya keluhan terkait penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran tanpa alasan yang jelas. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan perangkat nagari, anggota Badan Musyawarah Nagari (Bamus), dan masyarakat, serta data sekunder berupa dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan peraturan perundang-undangan terkait. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi di Nagari Lansat Kadap belum berjalan optimal sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Informasi anggaran dan penggunaan dana belum dipublikasikan secara luas, musyawarah perencanaan hanya memenuhi syarat administratif tanpa menampung aspirasi secara bermakna, proses pengelolaan berjalan tertutup, serta akses masyarakat terhadap dokumen keuangan masih terhambat. Selanjutnya, penerapan akuntabilitas juga belum maksimal: meskipun dokumen administrasi telah disusun, masih ditemukan penyimpangan seperti perubahan penerima bantuan tanpa pemberitahuan, belum ada mekanisme sanksi yang tegas atas kesalahan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat (akuntabilitas horizontal) belum terlaksana dengan baik. Lemahnya penerapan kedua prinsip tersebut menjadi penghambat utama pencapaian SDGs Desa, terutama pada tujuan desa bebas kemiskinan, pengurangan kesenjangan, terciptanya keadilan dan kedamaian, serta penguatan kelembagaan nagari. Ditinjau dari perspektif akuntansi syariah, kondisi ini belum mencerminkan nilai amanah dan keadilan sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 58 dan Surat Al-Muddassir ayat 38. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah nagari untuk meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item