Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Syirkah pada Kelompok Tani Mandiri di Jorong Taratak, Nagari Kubang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota

Wida Yanti, 1222009 (2026) Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Syirkah pada Kelompok Tani Mandiri di Jorong Taratak, Nagari Kubang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Wida Yanti 1222009 cover.pdf Download (223kB)
	Text Wida Yanti 1222009 abstrak.pdf Download (313kB)
	Text Wida Yanti 1222009 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini ditulis karena adanya ketidaksamaan praktik konsep syirkah yang dilakukan oleh kelompok tani mandiri dalam mengelolah lahannya dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem syirkah pada kelompok Tani Mandiri di Jorong Taratak, Nagari Kubang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani mandiri beserta alasan dan latar belakang terjadinya kerjasama, kemudian akan menilai pelaksanaan kerjasama tersebut berdasarkan pandangan Fiqh Muamalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian langsung di lapangan (Field Reseaech). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi dengan mengamati aktifitas kelompok tani mandiri di tengah-tengah masyarakat, wawancara dengan anggota kelompok tani mandiri dan dokumentasi dengan mengumpulkan data-data. Menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa sistem kerja sama yang diterapkan oleh kelompok tani mandiri dilakukan dalam bentuk syirkah mufawadhah melalui pengelolaan sawah yang kerjasamanya menerapkan kesetaraan dalam tenaga (modal), juga tanggung jawab dari proses menanam hingga panen, namun dalam proses kerjasamanya dalam bentuk syirkah inan. Kesepakatan yang dibuat hanya dilakukan secara lisan dan pencatatan utang tidak dilakukan secara langsung, menjadikan pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, praktik tersebut belum memenuhi syarat syirkah karena tidak terdapat persamaan yang sempurna dalam kontribusi tenaga dan waktu, serta tidak adanya akad dan pencatatan yang jelas. Oleh karena itu, seharusnya kesepakatan dilakukan secara tetulis, pencatatan hutang langsung dilakukan oleh sekretaris untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dan kesalahpahaman.

Actions (login required)

View Item