Pemotongan Tabungan yang Dikelola secara Perorangan di Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh Ditinjau dari Fiqih Muamalah

Ulva Gumala Dewi, 1222017 (2026) Pemotongan Tabungan yang Dikelola secara Perorangan di Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lampasi Tigo Nagari Kota Payakumbuh Ditinjau dari Fiqih Muamalah. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Ulva Gumala Dewi 1222017 cover.pdf Download (385kB)
	Text Ulva Gumala Dewi 1222017 abstrak.pdf Download (223kB)
	Text Ulva Gumala Dewi 1222017 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya praktik pemotongan tabungan yang dikelola secara perorangan di Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh. Dalam praktiknya, pengelola melakukan pemotongan sebesar Rp35.000, untuk setiap tabungan yang mencapai nominal Rp1.000.000, dengan alasan biaya administrasi, seperti pembelian buku pencatatan dan alat tulis. Kebijakan tersebut diterapkan tanpa adanya kesepakatan bersama seluruh anggota pada awal akad sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemotongan tabungan yang dikelola secara perorangan serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fiqih muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pengelola dan anggota tabungan, serta dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang berkaitan dengan akad wadiah dan fiqih muamalah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tabungan dilakukan melalui setoran rutin mingguan berupa uang maupun beras yang kemudian dijual oleh pengelola dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam tabungan anggota. Pada akhir periode tabungan, pengelola melakukan pemotongan sebesar Rp35.000 per Rp1.000.000 saldo tabungan. Pemotongan tersebut tidak dikenakan kepada anggota yang jumlah tabungannya kurang dari Rp1.000.000. Selain itu, dana tabungan juga dimanfaatkan oleh pengelola untuk kegiatan pinjam-meminjam dengan keuntungan sebesar 5% yang seluruhnya menjadi milik pengelola tanpa dibagikan kepada anggota. Meskipun sebagian besar anggota menerima kebijakan tersebut demi menjaga hubungan baik dan menghindari konflik, praktik tersebut tidak didasarkan pada kesepakatan yang jelas sejak awal akad. Berdasarkan perspektif fiqih muamalah, praktik pemotongan tabungan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena bertentangan dengan prinsip an taraḍin minkum (kerelaan para pihak), prinsip amanah, transparansi, dan keadilan dalam akad wadiah. Oleh karena itu, setiap bentuk pemotongan biaya dalam pengelolaan tabungan seharusnya disepakati sejak awal oleh seluruh anggota agar memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

Actions (login required)

View Item