Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Abdul Rahman, 1322116 (2026) Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat Perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Abdul Rahman 1322116 cover.pdf Download (151kB)
	Text Abdul Rahman 1322116 abstrak.pdf Download (259kB)
	Text Abdul Rahman 1322116 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai bentuk penyakit masyarakat di Kota Padang Panjang, seperti perzinaan, perjudian, mabuk-mabukan, serta pelanggaran norma yang terjadi pada bulan Ramadan, meskipun Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan dibentuknya peraturan daerah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penindakan penyakit masyarakat serta menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kota Padang Panjang. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang berwenang, seperti pemerintahan daerah, Satpol PP dan masyarakat dan sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan sosialisasi, patroli, penertiban, pemberian teguran, penyidikan, hingga penyelesaian perkara melalui pengadilan. Namun, pelaksanaan perda tersebut belum berjalan secara optimal karena selama tahun 2021–2024 masih ditemukan 45 kasus pelanggaran terhadap ketentuan perda. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum telah dilakukan secara berkelanjutan, tetapi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penyakit masyarakat. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah, implementasi perda ini belum mencerminkan prinsip amanah, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, dan maslahah melalui pelaksanaan tugas Satpol PP dalam melakukan pembinaan, pencegahan, dan penegakan hukum. Akan tetapi, tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban masyarakat belum tercapai secara maksimal karena pelanggaran masih terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pengawasan, serta kerja sama antara pemerintah daerah, aparat penegak perda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat agar pelaksanaan perda dapat berjalan lebih efektif.

Actions (login required)

View Item