Legal Standing Anak di Bawah Umur sebagai Pemohon Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maslahah (Studi Nomor 224/Pdr.P/2024/PA.Pdg)

Hilya Fijra Salsabila, 1121146 (2026) Legal Standing Anak di Bawah Umur sebagai Pemohon Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maslahah (Studi Nomor 224/Pdr.P/2024/PA.Pdg). Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Hilya Fijra Salsabila 1121146 cover.pdf Download (346kB)
	Text Hilya Fijra Salsabila 1121146 abstrak.pdf Download (477kB)
	Text Hilya Fijra Salsabila 1121146 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan langsung oleh anak di bawah umur tanpa perwakilan orang tua atau wali. Kasus ini menimbulkan permasalahan hukum mengenai kedudukan (legal standing) anak di bawah umur sebagai pemohon dalam perkara dispensasi nikah, mengingat secara normatif yang berhak mengajukan permohonan adalah orang tua atau wali anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen putusan pengadilan, serta literatur hukum Islam yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan meninjau pertimbangan hukum hakim dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, khususnya konsep maslahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memberikan izin dispensasi nikah kepada anak di bawah umur berdasarkan asas keadilan dan kemaslahatan. Meskipun secara formal pemohon tidak memiliki legal standing, hakim menilai bahwa perkara ini bersifat khusus (kasuitis) karena pemohon tidak memiliki wali maupun orang tua yang dapat mewakilinya. Dalam perspektif hukum Islam, keputusan tersebut termasuk dalam maslahah dharuriyah, karena bertujuan untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl), serta mencegah terjadinya kemudaratan yang lebih besar. Dengan demikian, putusan hakim ini mencerminkan keseimbangan antara penerapan hukum positif dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Actions (login required)

View Item