Analisis Etika Komunikasi Politik Calon Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 di Media Sosial: Perspektif Adat Minangkabau dan Siyasah Syar'iyyah

Sucirahmadani, 10124036 (2026) Analisis Etika Komunikasi Politik Calon Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 di Media Sosial: Perspektif Adat Minangkabau dan Siyasah Syar'iyyah. Magister thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Sucirahmadani 10124036 cover.pdf Download (25kB)
	Text Sucirahmadani 10124036 abstrak.pdf Download (60kB)
	Text Sucirahmadani 10124036 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (857kB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini membahas perkembangan komunikasi politik di media sosial dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2024. Media sosial tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga ruang pembentukan citra politik, pertukaran opini, dan interaksi politik. Dalam praktiknya, ditemukan komunikasi yang bersifat konstruktif maupun komunikasi yang agresif, konfrontatif, dan personal. Kondisi ini menarik untuk dikaji karena masyarakat Sumatera Barat yang memiliki karakter sosial yang kuat dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang menempatkan nilai adat dan agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk etika komunikasi politik calon gubernur Sumatera Barat tahun 2024 di media sosial beserta respon dan penilaian publik terhadapnya, menganalisisnya berdasarkan perspektif adat Minangkabau dan Siyasah Syar`iyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research dan content analysis terhadap konten medai sosial dan respon publik pada TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan X. Hasil penelitian bahwa komunikasi politik calon gubernur Sumatera Barat tahun 2024 di media sosial memperlihatkan dua pola, yaitu komunikasi etis dan komunikasi yang cenderung tidak etis. Komunikasi etis ditunjukkan melalui penggunaan bahasa yang santun, penyampaian program secara substantif, dan upaya menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan lawan politik. Sebaliknya, komunikasi tidak etis tampak dalam bentuk sindiran, ujaran yang merendahkan, serangan personal, sikap agresif dan konfrontatif. Respon publik terhadap komunikasi tersebut menunjukkan adanya penilaian yang beragam dan cenderung terpolarisasi sesuai preferensi politik masing-masing. Dari perspektif adat Minangkabau, komunikasi politik yang berkembang belum sepenuhnya mencerminkan nilai kato nan ampek, baso-basi, marwah, dan sakato. Sementara itu, dalam perspektif Siyasah Syar`iyyah, komunikasi politik tersebut juga belum sepenuhnya memenuhi prinsip qaulan layyina, sidq, tabayyun, menjauhi fitnah dan ghibah, serta amanah. Jadi, media sosial memiliki peran kuat dalam membentuk dinamika komunikasi politik, sehingga diperlukan penguatan nilai-nilai adat Minangkabau dan prinsip Siyasah Syar`iyyah sebagai landasan etika dalam praktik komunikasi politik di ruang digital guna mewujudkan komunikasi politik yang lebih santun, bertanggung jawab, dan berkeadaban.

Actions (login required)

View Item