Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus: Kelurahan Kubu Tanjung)

Fadila, 3222088 (2026) Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus: Kelurahan Kubu Tanjung). Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Fadila 3222088 cover.pdf Download (122kB)
	Text Fadila 3222088 abstrak.pdf Download (175kB)
	Text Fadila 3222088 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penerimaan PBB-P2 dikelurahan Kubu Tanjung, dimana realisasi penerimaan baru mencapai 29% dari potensi yang ada. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi pajak dengan realisasi yang tercapai yang berdampak pada terbatasnya dana untuk pembangunan lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak serta mengidentifikasi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat di Kelurahan Kubu Tanjung dalam membayar PBB-P2 Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu petugas kelurahan dan masyarakat wajib pajak dikelurahan Kubu Tanjung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan optimalisasi penerimaan PBB-P2 di kelurahan Kubu Tanjung belum berjalan secara maksimal. Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan pajak antara lain yaitu. 1) Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 2) kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil dimana mayoritas penduduk bergantung pada sektor pertanian dengan penghasilan yang tidak menentu. 3) belum optimalnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah kepada masyarakat. 4) upaya penagihan yang masih terbatas pada pembagian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) tampa adanya penegakan hukum yang tegas di tingkat Kelurahan. Meskipun pelayanan petugas Kelurahan dinilai sudah cukup baik dan aktif faktor ekonomi dan kesadaran masyarakat menjadi kendala utama. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah memperkuat kebijakan optimalisasi meningkatkan sosialisasi dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat agar kewajiban perpajakan dapat terpenuhi.

Item Type:	Skripsi/Thesis/Disertasi (Sarjana)
Keywords:	Kebijakan Pemerintah, Optimalisasi PBB-P2, Kesadaran Wajib Pajak Kelurahan Kubu Tanjung
Subjects:	J Ilmu Politik > JS Local government Municipal government H Ilmu Sosial > HJ Keuangan publik > HJ000 Pajak
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Islam
Depositing User:	Mrs - Savira Suaida
Date Deposited:	17 Mar 2026 04:33
Last Modified:	17 Mar 2026 04:33
URI:	http://repository.uinbukittinggi.ac.id/id/eprint/1788

Actions (login required)

View Item