Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Proses Mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Perspektif Hukum Islam

Regina Qadaffy, 1321064 (2025) Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Proses Mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Perspektif Hukum Islam. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

[img] Text
Regina Qadaffy 1321064 cover.pdf

Download (61kB)
[img] Text
Regina Qadaffy 1321064 abstrak.pdf

Download (168kB)
[img] Text
Regina Qadaffy 1321064 full.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pembahasan dalam skripsi ini dilatar belakangi masuknya kasus sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi yang mana pemohon mengajukan perkara ke Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi. Sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang kompleks dan sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Bukittinggi. Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum seringkali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan belum tentu memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif menawarkan solusi yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses mediasi penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (normativ empiris), yaitu sebuah penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari hasil observasi, wawancara, peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses mediasi yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, meskipun dalam penerapannya ada sebagian ketentuan dalam aturan belum diterapkan. Misalnya dalam proses mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, namun pada pelaksanaannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Adapun dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi dilakukan dengan cara musyawarah dan menghadirkan hakam (juru adil) sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, yang mana dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, mediator, dan pihak berwenang yang berkaitan dengan sengketa pertanahan tersebut untuk mencari solusi dengan prinsip “win win solution”. Hal ini telah dilakukan sesuai dengan perspektif hukum islam.

Item Type: Skripsi/Thesis/Disertasi (Sarjana)
Keywords: Sengketa Pertanahan, Mediasi, Perspektif Hukum Islam
Subjects: K Hukum > KBP Hukum Islam > KBP2500 Hukum Tata Negara, Siyasah
K Hukum > KBP Hukum Islam > KBP1-4860 Hukum Islam. Syariah. Fiqih
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User: Mrs - Savira Suaida
Date Deposited: 04 Dec 2025 04:27
Last Modified: 04 Dec 2025 04:27
URI: http://repository.uinbukittinggi.ac.id/id/eprint/1100

Actions (login required)

View Item View Item