Hubungan Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pola Hubungan dan Kebijakan)

Jemadin, 1319087 (2025) Hubungan Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darussalam dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pola Hubungan dan Kebijakan). Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text JEMADIN 1319087 cover.pdf Download (8kB)
	Text JEMADIN 1319087 abstrak.pdf Download (312kB)
	Text JEMADIN 1319087 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini secara khusus menelaah tentang hubungan MPU dengan MUI dalam melaksanakan kebijakan keagamaan. Penelitian diarahkan pada MPU dan MUI karena pendapat yang di keluarkan dalam soal ini barangkali bersifat progressif dan ideal di tengah masyarakat Aceh. Kebanyakan dari masyarakat Aceh masih mempertanyakan mengenai dua fatwa yaitu MPU dan MUI yang hanya di miliki oleh Provinsi Aceh saja sedangkan Aceh Juga Bagian dari Indonesia. Rumusan Masalah dari skripsi ini adalah 1.Bagaimana Pola Hubungan Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Majelis Ulama Indonesia Dalam Struktur Organisasi? 2.Bagaimana Pola Hubungan Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Majelis Ulama Indonesia Dalam Kebijakan Keagamaan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian lapangan (field Research). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi langsung kelapangan, wawancara dan dokumentasi. Sumber data berasal dari wawancara, perundang-undangan, keputusan fatwa, serta laporan kerja kedua lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara MPU dan MUI dalam struktur organisasi bersifat koordinatif, di mana MPU memiliki otonomi dalam kebijakan keagamaan di Aceh tetapi tetap menjalin komunikasi dengan MUI dalam aspek fatwa dan rekomendasi hukum Islam. Dalam kebijakan keagamaan, hubungan kedua lembaga ini bersifat sinergis namun tetap ada perbedaan dalam penerapan hukum Islam, terutama karena MPU berlandaskan pada kekhususan Aceh dalam penerapan syariat.

Item Type:	Skripsi/Thesis/Disertasi (Sarjana)
Keywords:	Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Ulama Indonesia, Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah
Subjects:	K Hukum > KBP Hukum Islam > KBP2500 Hukum Tata Negara, Siyasah
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User:	Mrs - Savira Suaida
Date Deposited:	19 Jun 2026 07:29
Last Modified:	19 Jun 2026 07:29
URI:	http://repository.uinbukittinggi.ac.id/id/eprint/2285

Actions (login required)

View Item