Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada PNM Mekar Syari'ah menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)

Nurzamzam, 3221217 (2025) Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada PNM Mekar Syari'ah menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman). Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Nurzamzam 3221217 cover.pdf Download (258kB)
	Text Nurzamzam 3221217 abstrak.pdf Download (194kB)
	Text Nurzamzam 3221217 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sistem tanggung renteng pada PNM Mekar Syari’ah di Nagari Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman dari perspektif Ekonomi Syaria’ah. Sistem tanggung renteng merupakan pola pembiayaan kelompok dimana seluruh anggota memiliki tanggung jawab bersama atas pelunasan pinjaman. Jika salah satu anggota tidak mampu membayar, kewajiban tersebut dibagi rata kepada anggota lainnya. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap nasabah dan pihak terkait di PNM Mekar Syari’ah cabang Padang Gelugur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait pelaksanaan sistem tanggung renteng di PNM Mekar Syariah Nagari Padang Gelugur ialah sistem tanggung renteng yang diterapkan di PNM Mekar Syariah mewajibkan setiap anggota kelompok untuk saling membantu dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, apabila ada anggota yang tidak mampu melunasi angsuran, maka kekurangan pembayaran tersebut akan ditanggung bersama oleh anggota lainnya secara adil dan proporsional. Mekanisme tanggung renteng di PNM Mekar Syariah tidak jaminan bahwa uang yang dikeluarkan oleh anggota kelompok untuk menutupi kekurangan orang lain akan dikembalikan, dari persepktif ekonomi syariah sistem tanggung renteng di PNM Mekar Syariah telah memenuhi prinsip tolong menolong (ta’awun) dan keadilan, selama pelaksanaannya juga didasarkan pada kesepakatan bersama dan tidak mengandung unsur paksaan. Selain itu, adanya kewajiban pertemuan mingguan dan pembayaran rutin kadang membuat anggota merasa terbebani, apabila jika salah satu anggota kabur atau tidak aktif, maka bebabn pembayran tetap harus ditanggung bersama.

Actions (login required)

View Item