Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Talu Terkait Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syari’ah

Replanheroza, 10121001 (2023) Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Talu Terkait Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syari’ah. Magister thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Cover Replanheroza_10121001.pdf Download (158kB)
	Text Abstrak Replanheroza_10121001.pdf Download (119kB)
	Text Fulltext Replanheroza_10121001.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh perubahan undang-undang perkawinan dengan menaikkan usia minimal untuk menikah yang semestinya akan mengurangi angka perkawinan di bawah umur, namun yang terjadi di Pengadilan Agama Talu, perkara permohonan Dispensasi Kawin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan banyak dari permohonan tersebut yang dikabulkan. Sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memperjuangkan hak anak sebagaimana dalam pasal 9 undang-undang perlindungan anak dan bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memperjuangkan hifdz nasl dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Talu?. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan bentuk penelitiannya kualitatif deskriftif. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan ketua, wakil ketua, dan hakim-hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Talu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan mengikuti langkah-langkah yaitu display data, reduksi data, editing data, analisis data dan penarik kesimpulan diambil setelah dilakukannya analisis data secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Talu terkait hak-hak anak yang diatur dalam pasal 9 tentang hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran hanyalah sebatas pertimbangan formal yang tidak bisa dipastikan memberikan efek kepada anak yang dimohon dispensasinya. Karena pada umumnya anak yang telah menikah tidak akan melanjutkan pendidikan lagi karena orientasi kehidupannya telah berubah, kalau dia laki-laki dia punya tanggungjawab menafkahi isteri dan anaknya, dan kalau dia perempuan akan disibukkan dengan perannya sebagai seorang isteri dan ibu bagi anaknya.2) Penetapan dispensasi kawin bukanlah suatu hal yang dharuriyah, namun penetapan permohonan dispensasi kawin hanya sampai pada tingkatan tahsiniyat, Artinya dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin seseorang, maka pernikahannya akan tercatat dan akan mempermudahkannya dalam urusan administrasi. Bukan dikabul atau tidaknya suatu permohonan dispensasi kawin oleh pengadilan agama akan menghalangi seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga pertimbangan hakim Pengadilan Agama Talu dalam penetapan dispensasi kawin tidak dapat mewujudkan hifdz nasl, karena hifdz nasl merupakan bagian dari maqashid al-dharuriyah.

Actions (login required)

View Item