Peluang Implementasi Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Upaya Pencegahan Korupsi Korporasi di Indonesia: Perspektif Maqasid Syariah

Sri Wahyuni, 10124017 (2026) Peluang Implementasi Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Upaya Pencegahan Korupsi Korporasi di Indonesia: Perspektif Maqasid Syariah. Magister thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Sri Wahyuni 10124017 cover.pdf Download (382kB)
	Text Sri Wahyuni 10124017 abstrak.pdf Download (128kB)
	Text Sri Wahyuni 10124017 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Dalam perkembangannya, penegakan hukum terhadap korporasi tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga mulai mengedepankan pendekatan yang bertujuan mendorong perbaikan tata kelola perusahaan dan pencegahan tindak pidana di masa mendatang. Salah satu konsep yang berkembang dalam sistem hukum beberapa negara adalah Deferred Prosecution Agreement (DPA), yaitu mekanisme penyelesaian perkara yang memungkinkan penundaan penuntutan terhadap korporasi dengan syarat tertentu, seperti pembayaran denda, pemberian ganti rugi, serta pelaksanaan program kepatuhan (compliance program). Namun, penerapan konsep DPA masih menimbulkan perdebatan terkait efektivitasnya dalam mencegah korupsi serta kesesuaiannya dengan tujuan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai implementasi konsep DPA dalam upaya pencegahan korupsi oleh korporasi ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah, guna mengetahui sejauh mana mekanisme tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan mendukung tercapainya tujuan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelaahan berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan objek kajian. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA), literatur mengenai DPA, serta sumber-sumber hukum Islam yang membahas konsep Maqasid Syariah. Selain itu, data primer juga diperoleh dari jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan pencegahan korupsi oleh korporasi. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai mekanisme alternatif dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi memiliki potensi yang besar untuk diadopsi dalam sistem hukum Indonesia.Meskipun hingga saat ini DPA belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, prinsip-prinsip yang melandasinya telah tercermin dalam perkembangan kebijakan hukum pidana nasional yang mengedepankan efektivitas, pemulihan kerugian, dan pendekatan yang lebih restoratif. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan ta'zir dan maqasid al-syariah, konsep DPA memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.

Actions (login required)

View Item