Analisis Kesesuaian Praktik Nisbah Bagi Hasil dan Penanggungan Kerugian dalam Akad Mudharabah di BMT Agam Madani Nagari Kapau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 115/2017

Amanda, 3322263 (2026) Analisis Kesesuaian Praktik Nisbah Bagi Hasil dan Penanggungan Kerugian dalam Akad Mudharabah di BMT Agam Madani Nagari Kapau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 115/2017. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Amanda 3322263 cover.pdf Download (18kB)
	Text Amanda 3322263 abstrak.pdf Download (115kB)
	Text Amanda 3322263 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Praktik pembiayaan akad mudharabah harusnya sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017. Tujuan pada penelitian ini mengetahui mekanisme penetapan nisbah bagi hasil dan penanggungan kerugian pada pembiayaan mudharabah di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kapau dan menganalisis penerapan mekanisme penetapan nisbah bagi hasil dan penanggungan kerugian tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO: 115/DSN-MUI/IV/2017 tentang Akad Mudharabah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis praktik akad mudharabah di BMT Agam Madani Nagari Kapau secara mendalam. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam dengan pengurus dan staf BMT, observasi langsung terhadap pelaksanaan akad mudharabah, serta dokumentasi dokumen terkait praktik pembiayaan. Data sekunder diperoleh dari literatur, laporan, dan sumber tertulis lain yang mendukung analisis. Penelitian dilakukan di BMT Agam Madani Nagari Kapau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di Koperasi Konsumen Syariah BMT Agam Madani Nagari Kapau belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017. Ditinjau dari nisbah yang ditetapkan berdasarkan persentase dari modal pembiayaan dan belum mengacu pada hasil usaha riil. Selain itu, dalam praktik penanggungan kerugian, BMT tidak menanggung kerugian modal, melainkan tetap mewajibkan anggota mengembalikan modal secara penuh. Praktik tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan fatwa terkait prinsip pembagian hasil dan penanggungan kerugian dalam akad mudharabah.

Actions (login required)

View Item