Implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pembentukan Persiapan Nagari Koto Tinggi Maek dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Rafli Desmanto, 1322039 (2026) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pembentukan Persiapan Nagari Koto Tinggi Maek dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Rafli Desmanto 1322039 cover.pdf Download (20kB)
	Text Rafli Desmanto 1322039 abstrak.pdf Download (366kB)
	Text Rafli Desmanto 1322039 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh belum ditetapkannya Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek menjadi nagari definitif meskipun telah diterbitkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai implementasi peraturan tersebut di lapangan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah Tanfidziyah. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui pelaksanaan pembentukan Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek, faktor-faktor yang menghambat prosesnya, serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Penjabat Wali Nagari, tokoh adat, alim ulama, serta perangkat Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari masyarakat, dokumen pemerintahan, peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan konsep siyasah tanfidziyah. Berdasarkan hasil penelitian, pembentukan Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, serta kewilayahan. Namun, penetapan sebagai nagari definitif masih terkendala oleh panjangnya proses administrasi dan keterlambatan survei lapangan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 telah mencerminkan prinsip syura, dan amanah karena melibatkan partisipasi masyarakat serta bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, implementasinya dinilai sejalan dengan nilai-nilai siyasah tanfidziyah yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Actions (login required)

View Item