Optimalisasi Pengelolaan Tanah Aset/Barang Milik Daerah di Kota Padang Panjang Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Alhikmatul Ilahiyah, 1322051 (2026) Optimalisasi Pengelolaan Tanah Aset/Barang Milik Daerah di Kota Padang Panjang Perspektif Siyasah Tanfidziyah. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Alhikmatul Ilahiyah 1322051 cover.pdf Download (19kB)
	Text Alhikmatul Ilahiyah 1322051 abstrak.pdf Download (309kB)
	Text Alhikmatul Ilahiyah 1322051 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini ditulis berdasarkan fenomena dan permasalahan dalam pengelolaan tanah aset/barang milik daerah di Kota Padang Panjang. Permasalahan yang ditemukan yaitu masih terdapat tanah aset daerah yang belum bersertifikat serta adanya tanah aset yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa izin. Berdasarkan data penelitian, Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki 824 bidang tanah aset daerah, dengan 794 bidang telah bersertifikat dan 30 bidang belum bersertifikat. Selain itu, masih ditemukan beberapa aset tanah yang dikuasai masyarakat akibat kurang lengkapnya dokumen kepemilikan, belum optimalnya pengamanan hukum, serta belum terpasangnya tanda kepemilikan pada beberapa aset daerah. Kondisi tersebut menjadi dasar untuk mengkaji bagaimana optimalisasi pengelolaan tanah aset/barang milik daerah di Kota Padang Panjang serta bagaimana pengelolaannya ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah di Kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa, pertama, optimalisasi pengelolaan tanah aset/barang milik daerah di Kota Padang Panjang telah dilakukan melalui kegiatan inventarisasi, pencatatan, pengamanan administrasi, pengamanan fisik, pengamanan hukum, dan sertifikasi aset. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat 30 bidang tanah yang belum bersertifikat, dokumen kepemilikan beberapa aset lama belum lengkap, belum seluruh aset memiliki tanda kepemilikan, serta masih terdapat aset yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa izin. Kondisi tersebut dapat menimbulkan potensi sengketa, menghambat pemanfaatan aset, dan mengurangi kepastian hukum terhadap tanah milik pemerintah daerah. Kedua, dalam perspektif siyasah tanfidziyyah, pengelolaan tanah aset/barang milik daerah di Kota Padang Panjang pada dasarnya telah mencerminkan prinsip amanah, tanggung jawab, dan maslahah dalam menjaga harta milik umum. Namun, pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan perlindungan terhadap aset daerah masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat tanah yang belum memperoleh kepastian hukum secara optimal dan masih adanya penguasaan aset oleh pihak yang tidak berhak. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang Panjang perlu meningkatkan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum, mempercepat proses sertifikasi, serta memperkuat pengawasan terhadap seluruh tanah aset daerah agar pengelolaannya lebih optimal dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah.

Actions (login required)

View Item