Implementasi Perda Kota Tanjungpinang No 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pelanggaran Aturan Parkir Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus: Kawasan Luar Pelabuhan Sri Bintan Pura)

Welli Putri Yanti, 1322072 (2026) Implementasi Perda Kota Tanjungpinang No 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pelanggaran Aturan Parkir Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus: Kawasan Luar Pelabuhan Sri Bintan Pura). Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Welli Putri Yanti 1322072 cover.pdf Download (45kB)
	Text Welli Putri Yanti 1322072 abstrak.pdf Download (108kB)
	Text Welli Putri Yanti 1322072 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini ditulis dari fenomena dan temuan kasus mengenai Pelanggaran Aturan Pakir di Kawasan Luar Pelabuhan Sri Bintan Pura, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan yang ditemukan berkaitan dengan Peraturan Pakir di tepi jalan umum yang di atur dalam Perda No 1 Tahun 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelanggaran aturan parkir di Kawasan Luar Pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang meskipun telah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Permasalahan yang ditemukan meliputi rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir dan pembayaran retribusi, keterbatasan lahan dan fasilitas parkir, minimnya jumlah petugas pengawas, serta masih adanya kendaraan yang parkir tidak sesuai tempat dan melebihi batas waktu parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 terhadap pelanggaran aturan parkir serta mengetahui penanganan pelanggaran aturan parkir dalam perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Sumber data dari penelitiaan ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer memperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Dinas Perhubungan, juru parkir, pihak Pelabuhan Sri Bintan Pura, dan masyarakat pengguna jasa parkir. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui buku-buku kepustakaan, artikel ilmiah serta jurnal akademik. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengelompokkan data berdasarkan tema peneliti, kemudian dianalisis menggunakan fiqih siyasah tanfidziyah. Hasil penelitian ini pertama menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran aturan parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang melalui koordinasi dan kerja sama dengan pihak Pelabuhan Sri Bintan Pura. Bentuk penanganan yang dilakukan meliputi sosialisasi aturan parkir, pengawasan di lapangan, pemberian teguran kepada pelanggar, penertiban kendaraan yang parkir tidak sesuai ketentuan, serta penerapan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut masih ditemukan pelanggaran parkir, kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan kapasitas lahan parkir, serta minimnya jumlah petugas pengawas. Kedua Dalam perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan penanganan pelanggaran parkir tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan peraturan, mewujudkan ketertiban umum, dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut belum terlaksana secara menyeluruh.

Actions (login required)

View Item