Implementasi Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 di Bukittinggi menurut Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus SMA Negeri 5 Bukittinggi)

Yola Sepitri, 1322093 (2026) Implementasi Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 di Bukittinggi menurut Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus SMA Negeri 5 Bukittinggi). Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Yola Sepitri 1322093 cover.pdf Download (239kB)
	Text Yola Sepitri 1322093 abstrak.pdf Download (252kB)
	Text Yola Sepitri 1322093 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 yang mengatur Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui jalur domisili sebagai penyempurna dari sistem zonasi sebelumnya. Jika dilihat dari pelaksanaannya di Kota Bukittinggi khususnya di SMA Negeri 5 Bukittinggi, masih ditemukan berbagai dinamika, di mana meskipun Petunjuk Teknis (Juknis) sudah dijalankan secara administratif, amanah dalam penyampaian sosialisasi kepada masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 belum terlaksana secara optimal. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 di SMA Negeri 5 Bukittinggi dan kendala apa saja yang dihadapi, serta untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan merupakan studi penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi Permendikdasmen No.3 Tahun 2025 di SMA Negeri 5 Bukittinggi telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku, namun masih menghadapi kendala berupa sosialisasi yang belum merata, keterbatasan daya tampung sekolah, serta kesalahpahaman masyarakat terhadap mekanisme seleksi yang digunakan. Dalam pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah, kebijakan ini memiliki tujuan yang baik dan sejalan dengan prinsip keadilan, prinsip persamaan, serta prinsip kebebasan guna menghindari kecurangan dan mendekatkan akses pendidikan. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencirminkan prinsip amanah secara optimal, terutama dalam sosialisasi kebijakan kepada msyarakat yang belum dilakukan secara merata. Oleh karena itu, kebijakan yang baik seharusnya lebih mengedepankan prinsip-prinsip syariat Islam agar kemaslahatan dapat terwujud secara optimal.

Actions (login required)

View Item