Penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum terhadap LGBT Studi Kasus Kota di Bukittinggi Ditinjau dari Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Faulah Ramashur, 1322019 (2026) Penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum terhadap LGBT Studi Kasus Kota di Bukittinggi Ditinjau dari Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Faulah Ramashur 1322019 cover.pdf Download (12kB)
	Text Faulah Ramashur 1322019 abstrak.pdf Download (231kB)
	Text Faulah Ramashur 1322019 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di tengah masyarakat Kota Bukittinggi yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat, dan norma sosial yang berlandaskan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Peningkatan kasus serta respon masyarakat mendorong pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum sebagai instrumen hukum dalam menjaga ketenteraman masyarakat. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang kertertiban umum terhadap aktivitas kelompok LGBT, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bundo Kanduang, dan masyarakat Kota Bukittinggi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Perda dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Satpol PP dengan melaksanakan pengawasan, razia, penertiban, dan pembinaan terhadap aktivitas yang dianggap melanggar ketentuan Perda. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga melibatkan tokoh agama, lembaga adat, dan masyarakat. Namun, penerapan Perda belum berjalan secara optimal karena masih terdapat beberapa kendala, seperti kebocoran informasi sebelum pelaksanaan razia, sanksi yang belum memberikan efek jera secara maksimal, penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi, serta masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Perda. Ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah, penerapan Perda Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 telah sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam karena pemerintah menjalankan kewenangannya dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan melalui sosialisasi, pembinaan, koordinasi antar lembaga, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan ketertiban dan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal.

Actions (login required)

View Item