Implementasi Konstitusional Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Sadari Stunting menurut Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota)

Sri Indah Pertiwi, 1322042 (2026) Implementasi Konstitusional Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Sadari Stunting menurut Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota). Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Sri Indah Pertiwi 1322042 cover.pdf Download (176kB)
	Text Sri Indah Pertiwi 1322042 abstrak.pdf Download (248kB)
	Text Sri Indah Pertiwi 1322042 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan program SADARI Stunting di Nagari Simpang Kapuak yang melibatkan pemerintah nagari, kader stunting, dan pihak puskesmas dalam upaya pencegahan stunting. Dalam pelaksanaanya masih ditemukan beberapa kendala, seperti kehadiran masyarakat yang belum merata dalam kegiatan posyandu, penyampaian informasi yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat, serta pemberian makanan tambahan (PMT) yang masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan gizi pada balita. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2020 tentang SADARI Stunting, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program, serta tinjauannya dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah. Penelitian ini mengunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari wali nagari, kader stunting, pihak puskesmas, wali jorong, dan ibu balita di Nagari Simpang Kapuak. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2020 tentang SADARI Stunting di nagari Simpang Kapuak, serta bagaimana peran pelaksana dalam mendukung penyelengaraan program di tingkat nagari. Program SADARI Stunting telah dilaksanakan melalui kegiatan posyandu rutin setiap bulan, meliputi pendataan balita, pemantauan pertumbuhan, penyuluhan gizi, imunisasi, dan pemberian PMT. Pelaksanaan program telah mengarah pada ketentuan pasal 4 tentang pembagian peran pelaksana, pasal 5 mengenai tahapan kerja yang harus dilakukan secara berurutan, serta pasal 6 tentang teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan. Faktor pendukung program meliputi kerjasama antara pemerintah nagari, kader, dan pihak puskesmas, serta dukungan dari masyarakat. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan jumlah kader, kondisi ekonomi masyarakat, belum meratanya kehadiran ibu balita dalam kegiatan posyandu, serta pelaksanaan PMT yang masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan gizi setiap balita. Kedua, Bagaimana implementasi perbub tersebut ditinjau dari fiqh siyasah tanfidziyah. Dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, pelaksanaan program ini telah mencerminkan adanya upaya menjalankan kebijakan secara terstruktur dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Namun, masih diperlukan penguatan dalam sosialisasi, pelaksanaan teknis, dan peningkatan kualitas PMT agar tujuan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang SADARI Stunting dapat tercapai secara lebih optimal.

Actions (login required)

View Item