Voortgezette Handeling sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Pedofilia Homoseksual di Pesantren (Studi Putusan No. 130/Pid.Sus/2024/PN Bukittinggi dan Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN Bandung dalam Perspektif Hukum Islam)

Filda Rosa, 10124023 (2026) Voortgezette Handeling sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Pedofilia Homoseksual di Pesantren (Studi Putusan No. 130/Pid.Sus/2024/PN Bukittinggi dan Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN Bandung dalam Perspektif Hukum Islam). Magister thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Filda Rosa 10124023 cover.pdf Download (241kB)
	Text Filda Rosa 10124023 abstrak.pdf Download (286kB)
	Text Filda Rosa 10124023 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual di kalangan anak -anak serta kekhawatiran terhadap inkonsistensi pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, khususnya kasus yang terjadi di lingkungan pesantren. Kejahatan tersebut pada umumnya menunjukkan pola berulang, penyalahgunaan relasi kuasa, serta dampak psikologis yang berat bagi korban, namun dalam praktik peradilan masih ditemukan perbedaan dalam menentukan kualifikasi hukum antara concursus realis (penggabungan pidana) dalam Pasal 65 KUHP dan voortgezette handeling (perbuatan berlanjut) dalam Pasal 64 KUHP. Perbedaan ini berimplikasi langsung terhadap berat ringannya pemidanaan serta menimbulkan persoalan kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, yaitu Putusan No. 130/Pid.Sus/2024/PN Bukittinggi dan Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN Bandung, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari jurnal ilmiah terbaru, literatur hukum pidana, serta doktrin para ahli. Analisis difokuposkan pada pola perbuatan, kesatuan kehendak, serta implikasi kualifikasi hukum terhadap pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas yang signifikan, di mana Putusan Bukittinggi menerapkan concursus realis tanpa pemberatan sehingga menghasilkan pemidanaan yang relatif lebih ringan, meskipun secara faktual terdapat perbuatan berulang, kesatuan niat, dan penyalahgunaan posisi sebagai pendidik. Sebaliknya, dalam kasus Bandung hakim cenderung menjatuhkan pidana yang lebih berat dengan mempertimbangkan dampak dan pola kejahatan secara lebih substantif. Temuan ini mengindikasikan adanya celah dalam penerapan voortgezette handeling, yang secara konseptual lebih tepat untuk menggambarkan karakter kejahatan seksual terhadap anak yang sistematis dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi penerapan voortgezette handeling sangat diperlukan untuk memperkuat konsistensi putusan, mewujudkan keadilan yang proporsional, serta mengoptimalkan perlindungan anak. Selain itu, integrasi dengan perspektif Hukum Pidana Islam turut mempertegas bahwa kejahatan berulang dengan dampak luas harus dipandang sebagai satu kesatuan perbuatan yang serius dan layak dikenai pemberatan pidana.

Actions (login required)

View Item