Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam Penanggulangan Inflasi Cabai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Siyasah Maliyah

Meri Ruzalia, 1322059 (2026) Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam Penanggulangan Inflasi Cabai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Siyasah Maliyah. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Meri Ruzalia 1322059 cover.pdf Download (419kB)
	Text Meri Ruzalia 1322059 abstrak.pdf Download (524kB)
	Text Meri Ruzalia 1322059 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena inflasi cabai di Kota Bukittinggi yang mencapai harga Rp 90.000 Per kilogram pada September 2025. Sebagai komoditas pangan esensial bagi masyarakat, fluktuasi harga cabai yang signifkan berdampak kepada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Kondisi ini menuntut adanya peran aktif pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi cabai sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Maka Rumusan masalah pada penelitian ini pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peran Pemerintah Daerah dalam melakukan penanggulangan inflasi cabai, serta tinjauan perspektif Siyasah Maliyah. Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, Pengaturan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam mengendalikan inflasi cabai melalui urusan pangan dan perdagangan. Pelaksanaannya diwujudkan melalui strategi penanaman cabai lokal, pencampuran pasokan cabai, serta perbaikan distribusi. Secara perspektif Siyasah Maliyah, kebijakan tersebut telah mencerminkan prinsip al-‘adl, maslahah ‘ammah, dan peran pemerintah sebagai ulil amri, meskipun masih diperlukan penguatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item