Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 27/PID.SUS/2023/PN.BKT dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Fiqih Jinayah

Muhammad Alwi Firmansyah Parinduri, 1420031 (2025) Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 27/PID.SUS/2023/PN.BKT dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Fiqih Jinayah. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text M Alwi Firmansyah Parinduri 1420031 cover.pdf Download (169kB)
	Text M Alwi Firmansyah Parinduri 1420031 abstrak.pdf Download (491kB)
	Text M Alwi Firmansyah Parinduri 1420031 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini dilatar belakangi banyaknya perdagangan orang yang dikaitkan dengan praktik mucikari dan prostitusi online semakin meningkat seiring perkembangan teknologi. Meskipun mucikari dan praktik prostitusi lebih tepat diproses sebagai pelanggaran kesusilaan dalam KUHP, banyak kasus seperti Putusan No. 27/Pid.Sus/2023/PN.Bkt justru dijerat dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Hal ini menimbulkan pertanyaan,apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dan bagaimana perspektif fiqh jinayah tentang pertimbangan hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam isi putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Bkt dari perspektif hukum positif dan fiqh jinayah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Al-Qur’an dan Hadis, serta putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku fiqh jinayah dan referensi ilmiah lainnya, dan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Hasil penelitian ini Pertama, menunjukkan bahwa dalam perkara Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN.Bkt, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan mempertimbangkan dua jenis pertimbangan, yaitu aspek hukum dan non hukum. Dari sisi hukum, hakim mengacu pada ketentuan hukum pidana formil dan materiil serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan dari aspek non hukum, pertimbangan diberikan berdasarkan kondisi pribadi terdakwa, seperti usia yang masih muda, belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, serta sikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan.Kedua, Selanjutnya, menurut perspektif fiqh jinayah, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori jarīmah ta‘zīr, di mana bentuk dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara tetap dalam Al-Qur’an maupun Hadis, sehingga diserahkan kepada ijtihad hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan sosial. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap terdakwa dinilai telah mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam fiqh jinayah, karena mempertimbangkan unsur hukum serta kondisi personal pelaku, dan sekaligus memperhatikan dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan.

Actions (login required)

View Item