Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Jasinda Iryani Apriyo Putri, 1322040 (2026) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Jasinda Iryani Apriyo Putri 1322040 cover.pdf Download (208kB)
	Text Jasinda Iryani Apriyo Putri 1322040 abstrak.pdf Download (188kB)
	Text Jasinda Iryani Apriyo Putri 1322040 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pelaksanaan kawasan tanpa rokok di lingkungan rumah sakit yang masih ditemukan banyak pelanggaran oleh pengunjung, dalam kajian Islam isu ini memicu perdebatan di dalam literatur siyasah tanfidziyah. Pandangan ulama terhadap rokok berbeda-beda, ada yang memperbolehkan rokok, memakruhkan, dan mengharamkan rokok. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk implementasi Perda Bengkalis Nomor 4 Tahun 2024 tentang kawasan tanpa rokok di RSUD Mandau dan bagaimana tinjauan siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Perda Bengkalis tentang kawasan tanpa rokok di RSUD Mandau. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan informan yang sudah dipilih menggunakan teknik purpossive sampling, serta didukung oleh literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal yang dipengaruhi oleh empat faktor utama menurut teori George C Edward III yaitu komunikasi yang belum efektif karena kurangnya sosialisasi langsung, keterbatasan sumber daya baik anggaran maupun sumber daya manusia, disposisi pelaksana yang belum tegas dalam penegakan sanksi, serta struktur birokrasi yang belum terkoordinasi dengan baik. Dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pelaksanaan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat karena pemerintah belum maksimal dalam menjalankan amanah untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok.

Actions (login required)

View Item