Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penyesuaian Sistem Bagi Hasil Pertanian Padi di Lubuak Talang

Febri Aprianur, 1222004 (2026) Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penyesuaian Sistem Bagi Hasil Pertanian Padi di Lubuak Talang. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Febri Aprianur 1222004 cover.pdf Download (126kB)
	Text Febri Aprianur 1222004 abstrak.pdf Download (164kB)
	Text Febri Aprianur 1222004 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penyesuaian sistem bagi hasil dalam kerja sama pengolahan lahan pertanian padi di Lubuak Talang. Praktik kerja sama tersebut merupakan akad mukhabarah, yaitu pemilik lahan menyediakan lahan, sedangkan benih dan seluruh biaya pengelolaan ditanggung oleh penggarap. Pada awalnya, pembagian hasil dilakukan dengan ketentuan 2/3 bagian untuk penggarap dan 1/3 bagian untuk pemilik lahan. Namun, akibat meningkatnya biaya produksi dan upah tenaga kerja, sistem tersebut mengalami perubahan menjadi 3/4 bagian untuk penggarap dan 1/4 bagian untuk pemilik lahan. Apabila pemilik lahan tetap menghendaki bagian 1/3, pemilik dibebankan biaya panen. Selain itu, terdapat ketentuan bahwa hasil panen yang tidak mencapai satu belek tidak dibagikan kepada pemilik lahan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kerelaan para pihak, keadilan, kejelasan perubahan kesepakatan, dan kepastian akad dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik lahan dan penggarap, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan dianalisis berdasarkan konsep-konsep fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama pengolahan lahan pertanian padi di Lubuak Talang pada dasarnya merupakan akad mukhabarah dan telah memenuhi unsur dasar kerja sama pertanian. Perjanjian dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat (‘urf). Namun, penyesuaian sistem bagi hasil dari 2/3 : 1/3 menjadi 3/4 : 1/4 serta pembebanan biaya panen kepada pemilik lahan apabila tetap menghendaki bagian 1/3 menunjukkan adanya persoalan dalam mekanisme perubahan kesepakatan. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, perubahan dalam akad pada dasarnya dapat dilakukan sepanjang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak serta tidak menimbulkan kezaliman atau kerugian sepihak. Oleh karena itu, praktik penyesuaian sistem bagi hasil di Lubuak Talang perlu dilakukan melalui kesepakatan yang jelas, transparan, dan benar-benar didasarkan pada kerelaan bersama agar selaras dengan prinsip ar-ridha, al-‘adalah, kepastian akad, dan kemaslahatan dalam fiqh muamalah.

Actions (login required)

View Item