Perjanjian Perceraian menurut Hukum Adat Nagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Ditinjau dari Perspektif 'Urf

Haditya Salman Hafizh, 1122116 (2026) Perjanjian Perceraian menurut Hukum Adat Nagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Ditinjau dari Perspektif 'Urf. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Haditya Salman Hafizh 1122116 cover.pdf Download (314kB)
	Text Haditya Salman Hafizh 1122116 abstrak.pdf Download (523kB)
	Text Haditya Salman Hafizh 1122116 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik perjanjian perceraian yang berkembang dalam masyarakat Nagari Balingka sebagai bagian dari penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran norma adat dan kesusilaan. Perjanjian tersebut lahir melalui musyawarah yang melibatkan niniak mamak, tokoh adat, keluarga, dan masyarakat, serta memuat berbagai kesepakatan mengenai tanggung jawab para pihak, pembayaran denda adat, penyelesaian apabila rumah tangga tidak dapat dipertahankan, dan konsekuensi sosial setelah perceraian. Praktik tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukannya dalam hukum adat serta kesesuaiannya dengan konsep ‘urf dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik perjanjian perceraian di Nagari Balingka dan menganalisis kedudukannya berdasarkan perspektif ‘urf. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan niniak mamak, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Nagari Balingka. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan literatur yang berkaitan dengan hukum adat, hukum perkawinan Islam, dan ‘urf. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perceraian di Nagari Balingka merupakan kesepakatan yang lahir melalui musyawarah adat dalam kasus-kasus tertentu dan bukan merupakan aturan adat tertulis yang ditetapkan secara resmi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Perjanjian tersebut lebih bersifat moral dan sosial serta mengikat pihak-pihak yang menyepakatinya. Ditinjau dari perspektif ‘urf, praktik perjanjian perceraian tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘urf khas karena berlaku secara terbatas pada masyarakat dan kasus tertentu. Dari segi substansi, nilai musyawarah, kekeluargaan, penyelesaian konflik secara damai, serta upaya menjaga kehormatan dan ketertiban sosial dapat dikategorikan sebagai ‘urf sahih karena mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Namun, ketentuan yang menjadikan perceraian sebagai akibat otomatis dari perjanjian, pemberian denda secara memaksa, atau pengasingan yang menimbulkan kemudaratan tidak dapat dijadikan dasar hukum hanya karena telah menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, perjanjian perceraian di Nagari Balingka lebih tepat dipahami sebagai ‘urf khas yang bersifat parsial, di mana bagian yang mengandung kemaslahatan dapat dipertahankan, sedangkan ketentuan yang bertentangan dengan syariat, keadilan, dan prinsip pencegahan mudarat harus dibatasi.

Actions (login required)

View Item