Pencabutan Permohonan Pembatalan Perkawinan karena Penipuan oleh Istri Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs)

Ana Musrita, 1122105 (2026) Pencabutan Permohonan Pembatalan Perkawinan karena Penipuan oleh Istri Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs). Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text Ana Musrita 1122105 cover.pdf Download (224kB)
	Text Ana Musrita 1122105 abstrak.pdf Download (314kB)
	Text Ana Musrita 1122105 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkara permohonan pembatalan perkawinan karena penipuan oleh istri yang baru diketahui setelah berlangsungnya perkawinan. Perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs. Penipuan dalam perkawinan merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar pengajuan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam perkara ini terdapat keunikan karena pemohon mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian dilaksanakan, sehingga majelis hakim tidak memeriksa lebih lanjut kebenaran alasan pembatalan yang diajukan. Hal ini maka penulis ingin mengetahui tentang akibat hukum yang timbul setelah pencabutan permohonan serta bagaimana pencabutan tersebut ditinjau dari perspektif maslahah mursalah sebagai salah satu metode penetapan hukum dalam Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pencabutan permohonan pembatalan perkawinan dalam Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs dan untuk mengetahui tinjauan maslahah mursalah terhadap pencabutan permohonan pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang bersumber dari data primer dan sekunder, kemudian dianalisis dengan maslahah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan pencabutan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon karena pencabutan dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara selesai dan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Dengan dikabulkannya pencabutan tersebut, perkara dinyatakan selesai tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut mengenai alasan pembatalan perkawinan yang diajukan. Akibat hukumnya, tidak terdapat putusan menyatakan perkawinan para pihak batal, sehingga status perkawinan tetap dianggap sah menurut hukum sepanjang tidak ada putusan lain yang menyatakan sebaliknya. Dari perspektif maslahah mursalah, pencabutan permohonan tersebut dapat dipandang sebagai upaya menjaga kemaslahatan para pihak, khususnya dalam menghindari konflik yang berkepanjangan serta menjaga kehormatan dan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian, pencabutan permohonan oleh pemohon dinilai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam selama membawa kemanfaatan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar.

Actions (login required)

View Item