Tinjauan Hukum Ta'zir terhadap Sanksi Adat dalam Tindak Pidana Penyetruman Ikan (Studi Kasus Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto Xl Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)

M. Fajri, 1422043 (2026) Tinjauan Hukum Ta'zir terhadap Sanksi Adat dalam Tindak Pidana Penyetruman Ikan (Studi Kasus Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto Xl Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan). Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

	Text M. Fajri 1422043 cover.pdf Download (245kB)
	Text M. Fajri 1422043 abstrak.pdf Download (246kB)
	Text M. Fajri 1422043 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penyetruman ikan di Nagari Kapuh Utara yang merusak ekosistem perairan berdasarkan pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, di mana penyelesaian perkaranya tidak ditempuh melalui jalur hukum pidana positif, melainkan melalui mekanisme sanksi adat berupa pengucilan (Muqata’ah) pelaku dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku penyetruman ikan di Nagari Kapuh Utara, dan tinjauan hukum ta'zir terhadap sanksi adat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap wali nagari dan tokoh adat di Nagari Kapuh Utara, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan berupa kitab-kitab fiqh dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penyelesaian tindak pidana penyetruman ikan di Nagari Kapuh Utara ditempuh melalui musyawarah adat yang melibatkan wali nagari, tokoh adat, pelaku, saksi, dan masyarakat, dengan hasil berupa sanksi pengucilan (Muqata’ah) yang terbukti memberikan efek jera dan fungsi preventif bagi masyarakat. Kedua, ditinjau dari hukum ta'zir, sanksi pengucilan (Muqata’ah) tersebut memiliki relevansi kuat dengan konsep jarimah ta'zir, karena penyetruman ikan merupakan perbuatan yang tidak diatur secara khusus jenis dan kadar hukumannya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, namun menimbulkan kerusakan (fasad) dan merugikan kemaslahatan umum, sehingga penetapan sanksinya menjadi kewenangan ulil amri dalam hal ini wali nagari dan tokoh adat. Sanksi tersebut juga memiliki landasan historis dalam praktik Rasulullah SAW dan selaras dengan tujuan pemidanaan ta'zir, yaitu al-zajr (mencegah, menolak, membentah, dan melarang), al-islah (perbaikan, pemulihan, atau usaha mendamaikan untuk menghilangkan kerusakan), dan at-ta'dib (pembinaan dan pengenalan adab yang benar kepada seseorang), serta mendapat legitimasi yuridis melalui Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sehingga tercipta harmonisasi antara hukum pidana Islam, hukum adat, dan hukum positif Indonesia.

Actions (login required)

View Item