Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus di Kabupaten Sijunjung)

Daswita, 1322010 (2026) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus di Kabupaten Sijunjung). Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

[img] Text
Daswita 1322010 cover.pdf

Download (199kB)
[img] Text
Daswita 1322010 abstrak.pdf

Download (188kB)
[img] Text
Daswita 1322010 full.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi di Kabupaten Sijunjung yang menunjukkan kelangkaan bahkan hampir punahnya angkutan umum dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini terlihat kontras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, khususnya Pasal 15 yang menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menjamin tersedianya angkutan umum bagi masyarakat. Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan kebijakan pemerintahan diatur dalam fiqih siyasah tanfidziyah yang mewajibkan setiap kebijakan berlandaskan prinsip kemaslahatan umum, keadilan, dan tidak memberatkan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 di Kabupaten Sijunjung, mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah tanfidziyah. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, laporan resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung, dan wawancara mendalam dengan narasumber dari Pemerintah Daerah yaitu wakil bupati Sijunjung, Dinas Perhubungan, pelaku usaha angkutan/sopir, masyarakat adat dan Ulama di Kabupaten Sijunjung. Teknik analisi data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Selain itu analisis data juga menggunakan teori deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 belum berjalan secara efektif. Persyaratan yang ditetapkan, seperti kewajiban berbentuk badan hukum, standar kelayakan kendaraan yang ketat, biaya perizinan dan administrasi yang tinggi, ternyata tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Terdapat ketidaksesuaian antara standar nasional yang dirancang untuk daerah perkotaan besar dengan kondisi geografis Sijunjung yang sebagian besar berupa daerah berbukit, pedesaan, dan memiliki daya beli masyarakat yang rendah. Ditinjau dari perspektif fiqih siyasah tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan umum. Meskipun tujuan peraturan tersebut secara normatif adalah baik untuk menciptakan layanan yang aman, teratur, dan bertanggung jawab, namun penerapannya yang kaku menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Kebijakan yang seharusnya melindungi hak masyarakat justru berujung pada hilangnya akses transportasi yang terjangkau, sehingga bertentangan dengan prinsip utama pemerintahan dalam Islam yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Item Type: Skripsi/Thesis/Disertasi (Sarjana)
Keywords: Implementasi Kebijakan, Angkutan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Fiqih Siyasah Tanfidziyah, Kemaslahatan Umum
Subjects: K Hukum > KBP Hukum Islam > KBP2500 Hukum Tata Negara (Siyasah)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara
Depositing User: Mrs - Savira Suaida
Date Deposited: 16 Nov 2026 08:47
Last Modified: 16 Nov 2026 08:47
URI: https://repository.uinbukittinggi.ac.id/id/eprint/3458

Actions (login required)

View Item View Item