Nela Anjasyati, 1322121 (2026) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
|
Text
Nela Anjasyati 1322121 cover.pdf Download (181kB) |
|
|
Text
Nela Anjasyati 1322121 abstrak.pdf Download (157kB) |
|
|
Text
Nela Anjasyati 1322121 full.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekaburan hukum atas status Wakil Menteri dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya terkait praktik rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN yang berpotensi memicu konflik kepentingan. Persoalan ini diputus Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri serta menganalisis larangan tersebut dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, serta buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan Sebagian permohonan Pemohon I dan menegaskan larangan rangkap jabatan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 juga berlaku bagi Wakil Menteri. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kedudukan Wakil Menteri sebagai pejabat negara yang berada dalam satu kesatuan kelembagaan dengan Menteri serta pentingnya menjaga profesionalitas, mencegah konflik kepentingan, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mahkamah memberikan masa penyesuaian paling lama dua tahun terhadap penerapan ketentuan tersebut. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, larangan rangkap jabatan Wakil Menteri sejalan dengan prinsip Amanah dan mencegah mafsadah. Dengan demikian, larangan rangkap jabatan tersebut merupakan upaya untuk menjaga Amanah jabatan, mencegah konflik kepentingan, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang professional serta berorientasi pada kepentingan umum.
| Item Type: | Skripsi/Thesis/Disertasi (Sarjana) |
|---|---|
| Keywords: | Putusan Mahkamah Konstitusi, Rangkap Jabatan, Wakil Menteri, Fikih Siyasah Dusturiyah, Kepastian Hukum |
| Subjects: | K Hukum > KBP Hukum Islam > KBP2500 Hukum Tata Negara (Siyasah) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara |
| Depositing User: | Mrs - Savira Suaida |
| Date Deposited: | 18 Nov 2026 01:56 |
| Last Modified: | 18 Nov 2026 01:56 |
| URI: | https://repository.uinbukittinggi.ac.id/id/eprint/3482 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

